BAB 3 Sistem Ekonomi di Indonesia
A. Pengertian sistem
Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
B. Sistem ekonomi dan sistem politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan, dalam suatu tatanan kehidupan.
Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun informal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan perekonomian.
Sistem ekonomi di sebuah negara berkaitan erat dengan sistem politik di negara bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik.
Sistem ekonomi di suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa di bedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti:
1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya
C. Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Setidak tidaknya, terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan dalam atau untuk memiliki sumberdaya. Campur tangan pemerintah atau negara sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.
Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomi atau faktor produksi di klaim sebagai milik negara. Kadar campur tangan pemerintah sangat tinggi.
Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara Dunia Ketiga (non blok)
D. Persaingan terkendali
Iklim persaingan dan berekonomi dam kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan oersaingan yang terencana-terkendali.
Dalam terminologi teori mikroekonomi atau ditinjau dari segi pengelolaan ekonomi, indonesia tidak sepenuhnya menyandar perekonomian pada mekanisme pasar. Dalam beberapa hal, pemerintah turut bermain dalam perekonomian. Peran sebagai stabilisator dan dinamisator ini dimainkan baik oleh lembaga-lembaga departemental (instansi teknis) pemerintah maupun melalui badan-badan usaha milik negara
E. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Untuk mengetahui seberapa tebal kadar Kapitalisme dan Sosialisme dapat dilihat dari 2 pendekatan
1. Pendekatan faktual-struktural
Yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Pada pendekatan faktual-struktural dapat digunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I +G + (X - M)
2. Pendekatan sejarah
Yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan sejarah dapat di pelajari betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bias ke sosialisme.
BAB 4. Pendapatan Nasional, Pertumbuhan, dan Struktur Ekonomi
A. Konsep-konsep pendapatan nasional Indonesia
Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Nasional Neto(PNN) atau Net National Product (NNP), atau merujuk ke Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI) tadi.
B. Metode penghitungan pendapatan nasional
Perhitungan pendapatan nasional Indonesia dimulai dengan Produk Domestik Bruto. PDB itu sendiri dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu:
a. Pendekatan Produksi
Menurut pendekatan produksi PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yg dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor atau lapangan usaha, yaitu:
1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air minum
5. Bangunan
6. Perdagangan
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Bank dan lembaga keuangan lainnya
9. Sewa rumah
10. Pemerintah
11. Jasa-jasa
b. Pendekatan Pendapatan
Menurut pendekatan pendapatan PDB adalah jumlah balas jasa yang di terim aoleh faktor-faktor yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa yang dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.
c. Pendekatan Pengeluaran
Menurut pendekatan pengeluaran PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir meliputi:
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan
2. Pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah
4. Ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor) dalam jangka waktu setahun
C. Metode perhitungan pertumbuhan riil
Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil, terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku (current prices) sehingga terbentuk angka agregat ekonomi menurut harga konstan (constant prices) tahun tertentu. Dalam hal ini ada tiga metode untuk mengubah angka menurut harga konstan yaitu:
1. Metode revaluasi
dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar.
2. Metode ekstrapolasi
dilakukan dengan cara memperbarui (updating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya.
3. Metode deflasi
dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relatif yang sesuai (indeks harga x 1/100)
D. Metode perhitungan nilai tambah
Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam cara, yaitu:
1. Metode deflasi ganda
Dilakukan jika keluaran (output) menurut harga konstan dihitung terpisah dari masukan-antara (intermediate-input) menurut harga konstan.
2. Metode ekstrapolasi langsung
Dilakukan dengan menggunakan perkiraan-perkiraan dari perhitungan keluaran menurut harga konstan atau langsung menggunakan indeks produksi yang sesuai.
3. Metode deflasi langsung
Dilakukan dengan menggunakan menggunakan indeks harga implisit dari keluaran atau secara langsung menggunakan indeks hargaproduk yang sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah menurut harga yang berlaku.
4. Metode deflasi komponen
Dilakukan dengan cara mendeflasikan komponen-komponen nilai tambah atas pendapatan-pendapatan yang membentuk unsur nilai tambah atas pendapatan-pendapatan yang membentuk nilai unsur tersebut, yakni pendapatan tenaga kerja, modal dan manajemen.
E. Pendapatan per kapita dan kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan akan nilai-nilai riil produk domestik bruto (gross domestic product), bukan semata-mata menunjukan peningkatan produk atau pendapatan secara makro.
Pendapatan per kapita memang bukan merupakan satu-satunya tolak ukur untuk menilai tingkat kemakmuran suatu bangsa atau kesejahteraan rakyat sebuah negara. Penilaian kesejahteraan penduduk sebuah negeri tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya pendapatan per kapita, tapi harus pula memperhatikan distribusi pendapatan itu di kalangan penduduk.
Tolak ukur lain mengenai kesejahteraan (sekaligus kemiskinan) penduduk sebuah negeri, yang bukan di tinjau dari aspek pendapatn sangat bervariasi. Ada yang (masih) berpendapatan ekonomi. Ada pula yang pendekatannya bukan ekonomi, yakni pendapatan sosial. Semua tolak ukur yang ada, baik yang berpendekatan nonekonomi maupun yang berpendekatan ekonomi. Dan untuk yang berpendekatan ekonomi baik yang ditinjau dari aspek pendapatan maupun di tinjau dari aspek nonpendapatan haruslah dilihat serta digunakan secara komplementer dan bukannya secara alternatif atau substitutif.
Tolak ukur-tolak ukur lain dimaksud misalnya angka harapan hidup (life expectancy), rasio dokter-penduduk (doctor-population ratio), indeks mutu kehidupan secara fisik (physical quality life of index), dan masih banyak lagi
.
F. Struktur ekonomi Indonesia
Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu:
1. Tinjauan makro-sektoral
=> Sebuah perekonomian dapat berstruktur, misalnya agraris (agricultural), industrial (industrial), atau niaga (commercial), tergantung pada sektor produksi apa/ mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan.
2. Tinjauan keruangan (spasial)
=> Suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisioanal dan berstruktur kekotaan/modern. Hal itu bergantung apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional yang mewarnai kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah relatif modern yang mewarnainya.
3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan
=> Suatu perekonomian dapat menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan.
4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya
=> Dengan sudut tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan yang desentralistis
G. Tinjauan makro-sektoral
Ditinjau secara makro-sektoral struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbang utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur agraris ke struktur yang industrial.
H. Konsep-konsep pendapatan ditinjau kembali
Sejak beberpa tahun terakhir, konsep pendapatan nasional gencar digugat. Konsep konvesional yang ada dianggap kurang memadai untuk konteks sekarang. Terutama dalam kaitan dengan isu lingkungan hidup atau paradigma pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Konsep pendapatan nasional yang selama ini diterapkan dianggap belum memasukkan faktor biaya kerusakan lingkungan di dalam perhitungannya. Akibatnya bukan saja angka pendapatan nasional yang dihasilkan berlebihan (over-counted), tapi juga menyebabkan orang menjadi kurang peduli akan lingkungan hidup.
